- Di Tengah HUT RI ke-81, Rp240 Triliun Program Kopdes Merah Putih Dinilai Celios : Kado Kemerdekaan yang Berpotensi Menjadi Beban Utang Seluruh Rakyat
- Dugaan Bunuh Diri Ternyata Pembunuhan Berencana, Polresta Tangerang Ungkap Kejahatan Kelam Kekasih Berkeluarga
- Semarak HUT RI ke-81: Kades Cikande Oman Saputra Gelar Turnamen Catur, Dibuka Resmi oleh Camat Cikande
- Komplotan Pencurian Besi di Cikande, Sosok Terkenal Mantan Direktur BUMDes, hingga Gaya Hidup Mewah yang Jadi Sorotan
- Bongkar Komplotan Pencurian Besi Senilai Rp135 Juta, Polsek Cikande Amankan 5 Tersangka Termasuk Penadah
- Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-28 BPPKB Banten DPC Serang, Pemred Info Fakta News, Tetap Jaga Persatuan, Kukuhkan Peran di Tengah Masyarakat
- Hasil Musyawarah Desa Gabus : Warga Dukung PT MPP, Namun Temukan Fakta Baru, Sungai Tetap Hitam Meski Perusahaan Tidak Berproduksi
- PPP Lebak Hadir di Tengah Kemarau, Warga Bintangresmi Terima Bantuan Air Bersih
- Belum Ada Pejabat PPID, Desa Parigi Kecamatan Cikande Dipertanyakan : Pengabaian Hak Informasi Warga Bertentangan UU KIP
- Jalin Kedekatan dengan Warga, Bhabinkamtibmas Desa Koper Luncurkan Program Warung Bhabinkamtibmas
Kajari Lebak Tangkap 3 Pelaku, Kasus Korupsi PDAM Tirta Multatuli Lebak.
PEMRED : Iyan Baduy
LEBAK - info fakta news
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lebak berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal di perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Multatuli.
Dalam pengungkapan kasus itu, Kejari menangkap tiga orang tersangka.
Kasi Intel kajari Lebak Puguh Ratidya Purnama pada awak media mengatakan, “Kami telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dalam perkara PDAM Tirta Multatuli tahun 2020,” Rabu (10/9/25)
Diketahui ketiga tersangka itu diantaranya mantan direktur utama Oya Masri, mantan dewan pengawas Ade Nurhimat yang menjabat pada 2020-2021, dan pihak swasta dari PT Lestari Persada berinisial AS. Ketiganya kini sudah dilakukan penahan.
Puguh menjelaskan, pada 2020, BUMD milik Pemerintah kabupaten Lebak itu mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp.15 miliar dari APBD.
Pada tahun itu, ketiganya menjalankan proyek sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (SRMBR), pelaksanaan perbaikan pompa air, dan belanja operasional non-investasi.
Dalam proyek itu, jaksa menemukan bukti transaksi pembayaran penuh, namun realisasi pekerjaan tidak mencapai 100 persen, dugaan mark-up satuan harga.
Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana teknis anggaran (RTA), dan pengondisian pemenang tender. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2 miliar.
“Berdasarkan perhitungan sementara, negara dirugikan sekitar Rp 2 miliar. Namun penyidikan masih terus dikembangkan, baik terhadap kemungkinan tersangka baru maupun potensi tambahan kerugian negara,” jelasnya
Puguh mengatakan, kasus ini mulai dilakukan pengusutan dari 2024. Menurut dia, pengusutan kasus ini merupakan komitmen kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi.
“Ini menjadi bukti bahwa Kejaksaan Negeri Lebak bekerja profesional dan tidak menghentikan penanganan kasus PDAM, sebagaimana isu yang beredar di masyarakat,” pungkasnya.
(Red)






